Makin renta usianya, PSSI makin kehilangan daya. Paling mencolok: kompetisinya kini acakadut. Di keabadian sana, Soeratin Sosrosoegondo pun menangis. Salah seorang pendiri PSSI sekaligus ketua umum pertama yang sudah usang mangkat itu niscaya duka melihat iklim sepakbola di Tanah Air kini.
PSSI yang pada 1930 dikibarkan sebagai serpihan dari cara mengobarkan semangat persatuan, makin kemari malah makin penuh riak dan perpecahan. Makin kisruh. Melenceng jauh dari impian awal yang dulu dipancangkan.
Organisasi PSSI tak lagi murni diputar dengan tujuan mulia mirip sedia kala, yakni membangun harkat dan martabat bangsa secara bersama lewat sepakbola. Yang ada kini yaitu PSSI penuh basa-basi bicara regulasi karena kepentingan yang sudah terkisi-kisi.
Menggulingkan kepengurusan sebelumnya dengan dalih hendak mereformasi semoga PSSI dan segenap aktivitasnya jadi lebih benar dan maju, ternyata yang terpampang justru sebaliknya. PSSI, jadwal kerja, dan pengelolaannya kini berjalan mundur. Set back.
Ironisnya, ketika begitu deras desakan untuk melakukan kembali hal-hal yang sebetulnya sedang berkembang dan tinggal diperbaiki, terutama terkait keputusan bersama dalam Kongres Bali, semua ditanggapi dengan agresi tutup mata, tutup telinga.
PSSI, di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin plus tim yang katanya mengusung reformasi, tetap digulirkan dengan caranya sendiri. Bahkan, koreksi dari sebagian anggota Komite Eksekutif (Exco) yang sesungguhnya punya tugas strategis, pun tak digubris.
Akibat paling menohok dari semua itu yaitu kegagapan dalal menggelar kompetisi. Sudah terperinci banyak pengelola klub menolak kehadiran tubuh perjuangan gres sebagai payung kompetisi demam isu 2011/2012, toh para pentolan di PSSI bergeming.
Tak cukup hingga di situ. PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS), tubuh perjuangan gres bentukan PSSI yang tak diterima keberadaannya oleh klub-klub sarat pengalaman dan punya rekam jejak mumpuni di lingkup persepakbolaan nasional, kemudian malah memunculkan gagasan kontroversial.
Kontroversi itu meliputi tiga hal: titel kompetisi berubah dari Indonesia Super League (ISL) jadi Indonesia Premier League (IPL), jumlah kontestan dibengkakan dari 18 jadi 24 klub, dan memaksakan sejumlah klub 'antah berantah' diikutkan.
Sebutlah perubahan titel kompetisi tak terlalu prinsip. Tapi, pembengkakan jumlah kontestan plus penyertaan klub eks IPL yang kesudahannya dibekukan karena memang tak genah?
Dua faktor itu ditambah sengketa atas keberadaan PT LPIS, tak pelak, jadi sumbu peledak perpecahan yang makin dahsyat di tubuh PSSI. Empat anggota Exco pun nekat menempuh jalan sendiri. Mereka melebur bersama sederet klub yang cabut dari IPL 2011/2012 dan menentukan terjun di ISL yang dikelola PT LI.
Pasti aneh, memang, kalau kompetisi level tertinggi di Tanah Air hingga melibatkan 24 klub. Kompetisi dengan jumlah kontestan terbanyak di dunia itu, saking panjanganya, bakal menabrak jadwal internasional. Yang juga sadis, dalam sepekan klub-klub harus berjibaku di 2-3 laga beruntun.
Sungguh tak masuk akal, tentu. Lebih tak masuk nalar ketika kompetisi itu juga diikuti klub yang muncul bukan dari jenjang semestinya. Mengaku emoh ikut jadi bodoh, empat anggota Exco dan para pengelola klub yang berkiblat ke ISL bersikeras menepi. Mereka mengedepankan dua alasan pokok: melanjutkan keputusan Kongres PSSI di Bali dan mengutamakan kompetisi berkualitas.
Kini, akhirnya, mencuatlah kompetisi acakadut itu. PT LPIS menggulirkan IPL dengan jumlah kontestan yang menciut, bahkan tak hingga 15 klub, dan tertatih-tatih meski sanggup restu PSSI.
Di luar jalur PSSI, meski sudah dicap ilegal, PT LI menggelar ISL 2011/2012 dengan jumlah dan kualitas kontestan lebih mumpuni. Mayoritas yaitu klub yang berkiprah di demam isu sebelumnya.
Keputusan Persib Bandung dan Persipura Jayapura terjun di ISL layak disorot khusus. Persib, yang sempat memainkan laga pembuka IPL kontra Semen Padang pada Oktober, berpaling karena bunyi mereka tak didengar. Persipura, bahkan sempat merelakan tiketnya ke Liga Champion Asia (LCA) hangus dan mantap berkiprah di ISL.
Kedua klub menuntut hal yang sama: kompetisi hanya diikuti maksimal 18 kontestan dan kejelasan asal muasal kontestan demi menjaga kualitas. Karena tuntutan itu tak dipedulikan, keduanya pun beralih ke ISL.
Joko Driyono, CEO PT LI, dan klub-klub kontestan ISL sebetulnya sadar kalau ujung dari kompetisi yang mereka jalankan terancam tak jelas. Itu karena ISL dianggap ilegal. Juara ISL nanti belum tentu sanggup berkiprah di kompetisi internasional resmi di jalur AFC.
Sampai di situ, tentu saja PSSI dan PT LPIS di atas angin. Secara struktural, mereka memang berada di jalur AFC dan FIFA. Itu sebabnya, terkait tiket LCA yang dilepas Persipura, mereka impulsif bergerak mencari klub pengganti untuk diusulkan kepada AFC.
Secara struktural pula, PSSI dan segenap perangkat kerjanya kini lagi berkutat menyiapkan hukuman bagi klub-klub yang membelot ke ISL. Anggota Exco yang dianggap mbeling juga sedang diproses Komite Etik PSSI. Lalu, Joko dengan PT LI-nya pun tengah diburu.
Tak terbantahkan, kebenaran secara struktural itu bersifat menempel dan valid. Sebab, garisnya memang sudah begitu dari sananya. PSSI secara adikara resmi berada di bawah AFC dan FIFA. Meski begitu, apalah gunanya benar secara struktural tapi jelek dalam implementasi?
Kenapa di negeri ini, termasuk dalam mengurus PSSI, masih saja menihilkan hal-hal baik yang dicapai pengelola di era sebelumnya hanya karena ketidakcocokan dan ketidaksukaan? Kenapa yang disikapi bukan substansi inti, melainkan soal cara atau sekadar pemilahan situ siapa dan sini siapa?
Kalaulah masih tersisa kejujuran dan kearifan, substansi inti yang dihasilkan Kongres PSSI di Bali sesungguhnya jauh lebih layak dilanjutkan ketimbang mengada-ada mirip sekarang. Yang diharapkan yaitu perbaikan menuju penyempurnaan. Bukan dibongkar habis, apalagi dengan desakan emosi dan kepentingan sepihak.
Kalaulah masih tersisa kejujuran dan kearifan, meski butuh kekuatan mental dan moral, keadaan PSSI berikut kinerjanya ketika ini harus diakui sama sekali belum sanggup lebih baik ketimbang sebelumnya. Fakta yang terhampar di balik semangat mereformasi PSSI masih menyerupai jauh pagang dari api.
Rekonsiliasi, tak pelak, patut dijadikan pilihan bijak dan taktis. Sebagaimana dicita-citakan Soeratin dkk dulu, bersama membangun kekuatan sebaiknya diyakini sebagai jalan terbaik.
Yakinlah di negeri ini masih tersimpan energi dan potensi. Di tanah Papua, misalnya, bertebaran talenta alam yang kalau dibina dengan sempurna niscaya tumbuh jadi kekuatan dahsyat. Dan, semua itu akan efektif kalau digali dan diasah bersama.
Kebersamaan yang nrimo itu bukan cuma demi mengangkat harkat dan martabat bangsa, tapi juga menjauhkan diri dari kompetisi acakadut yang kini membelit.
(bramono-sportiplus)
PSSI yang pada 1930 dikibarkan sebagai serpihan dari cara mengobarkan semangat persatuan, makin kemari malah makin penuh riak dan perpecahan. Makin kisruh. Melenceng jauh dari impian awal yang dulu dipancangkan.
Organisasi PSSI tak lagi murni diputar dengan tujuan mulia mirip sedia kala, yakni membangun harkat dan martabat bangsa secara bersama lewat sepakbola. Yang ada kini yaitu PSSI penuh basa-basi bicara regulasi karena kepentingan yang sudah terkisi-kisi.
Menggulingkan kepengurusan sebelumnya dengan dalih hendak mereformasi semoga PSSI dan segenap aktivitasnya jadi lebih benar dan maju, ternyata yang terpampang justru sebaliknya. PSSI, jadwal kerja, dan pengelolaannya kini berjalan mundur. Set back.
Ironisnya, ketika begitu deras desakan untuk melakukan kembali hal-hal yang sebetulnya sedang berkembang dan tinggal diperbaiki, terutama terkait keputusan bersama dalam Kongres Bali, semua ditanggapi dengan agresi tutup mata, tutup telinga.
PSSI, di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin plus tim yang katanya mengusung reformasi, tetap digulirkan dengan caranya sendiri. Bahkan, koreksi dari sebagian anggota Komite Eksekutif (Exco) yang sesungguhnya punya tugas strategis, pun tak digubris.
Akibat paling menohok dari semua itu yaitu kegagapan dalal menggelar kompetisi. Sudah terperinci banyak pengelola klub menolak kehadiran tubuh perjuangan gres sebagai payung kompetisi demam isu 2011/2012, toh para pentolan di PSSI bergeming.
Tak cukup hingga di situ. PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS), tubuh perjuangan gres bentukan PSSI yang tak diterima keberadaannya oleh klub-klub sarat pengalaman dan punya rekam jejak mumpuni di lingkup persepakbolaan nasional, kemudian malah memunculkan gagasan kontroversial.
Kontroversi itu meliputi tiga hal: titel kompetisi berubah dari Indonesia Super League (ISL) jadi Indonesia Premier League (IPL), jumlah kontestan dibengkakan dari 18 jadi 24 klub, dan memaksakan sejumlah klub 'antah berantah' diikutkan.
Sebutlah perubahan titel kompetisi tak terlalu prinsip. Tapi, pembengkakan jumlah kontestan plus penyertaan klub eks IPL yang kesudahannya dibekukan karena memang tak genah?
Dua faktor itu ditambah sengketa atas keberadaan PT LPIS, tak pelak, jadi sumbu peledak perpecahan yang makin dahsyat di tubuh PSSI. Empat anggota Exco pun nekat menempuh jalan sendiri. Mereka melebur bersama sederet klub yang cabut dari IPL 2011/2012 dan menentukan terjun di ISL yang dikelola PT LI.
Pasti aneh, memang, kalau kompetisi level tertinggi di Tanah Air hingga melibatkan 24 klub. Kompetisi dengan jumlah kontestan terbanyak di dunia itu, saking panjanganya, bakal menabrak jadwal internasional. Yang juga sadis, dalam sepekan klub-klub harus berjibaku di 2-3 laga beruntun.
Sungguh tak masuk akal, tentu. Lebih tak masuk nalar ketika kompetisi itu juga diikuti klub yang muncul bukan dari jenjang semestinya. Mengaku emoh ikut jadi bodoh, empat anggota Exco dan para pengelola klub yang berkiblat ke ISL bersikeras menepi. Mereka mengedepankan dua alasan pokok: melanjutkan keputusan Kongres PSSI di Bali dan mengutamakan kompetisi berkualitas.
Kini, akhirnya, mencuatlah kompetisi acakadut itu. PT LPIS menggulirkan IPL dengan jumlah kontestan yang menciut, bahkan tak hingga 15 klub, dan tertatih-tatih meski sanggup restu PSSI.
Di luar jalur PSSI, meski sudah dicap ilegal, PT LI menggelar ISL 2011/2012 dengan jumlah dan kualitas kontestan lebih mumpuni. Mayoritas yaitu klub yang berkiprah di demam isu sebelumnya.
Keputusan Persib Bandung dan Persipura Jayapura terjun di ISL layak disorot khusus. Persib, yang sempat memainkan laga pembuka IPL kontra Semen Padang pada Oktober, berpaling karena bunyi mereka tak didengar. Persipura, bahkan sempat merelakan tiketnya ke Liga Champion Asia (LCA) hangus dan mantap berkiprah di ISL.
Kedua klub menuntut hal yang sama: kompetisi hanya diikuti maksimal 18 kontestan dan kejelasan asal muasal kontestan demi menjaga kualitas. Karena tuntutan itu tak dipedulikan, keduanya pun beralih ke ISL.
Joko Driyono, CEO PT LI, dan klub-klub kontestan ISL sebetulnya sadar kalau ujung dari kompetisi yang mereka jalankan terancam tak jelas. Itu karena ISL dianggap ilegal. Juara ISL nanti belum tentu sanggup berkiprah di kompetisi internasional resmi di jalur AFC.
Sampai di situ, tentu saja PSSI dan PT LPIS di atas angin. Secara struktural, mereka memang berada di jalur AFC dan FIFA. Itu sebabnya, terkait tiket LCA yang dilepas Persipura, mereka impulsif bergerak mencari klub pengganti untuk diusulkan kepada AFC.
Secara struktural pula, PSSI dan segenap perangkat kerjanya kini lagi berkutat menyiapkan hukuman bagi klub-klub yang membelot ke ISL. Anggota Exco yang dianggap mbeling juga sedang diproses Komite Etik PSSI. Lalu, Joko dengan PT LI-nya pun tengah diburu.
Tak terbantahkan, kebenaran secara struktural itu bersifat menempel dan valid. Sebab, garisnya memang sudah begitu dari sananya. PSSI secara adikara resmi berada di bawah AFC dan FIFA. Meski begitu, apalah gunanya benar secara struktural tapi jelek dalam implementasi?
Kenapa di negeri ini, termasuk dalam mengurus PSSI, masih saja menihilkan hal-hal baik yang dicapai pengelola di era sebelumnya hanya karena ketidakcocokan dan ketidaksukaan? Kenapa yang disikapi bukan substansi inti, melainkan soal cara atau sekadar pemilahan situ siapa dan sini siapa?
Kalaulah masih tersisa kejujuran dan kearifan, substansi inti yang dihasilkan Kongres PSSI di Bali sesungguhnya jauh lebih layak dilanjutkan ketimbang mengada-ada mirip sekarang. Yang diharapkan yaitu perbaikan menuju penyempurnaan. Bukan dibongkar habis, apalagi dengan desakan emosi dan kepentingan sepihak.
Kalaulah masih tersisa kejujuran dan kearifan, meski butuh kekuatan mental dan moral, keadaan PSSI berikut kinerjanya ketika ini harus diakui sama sekali belum sanggup lebih baik ketimbang sebelumnya. Fakta yang terhampar di balik semangat mereformasi PSSI masih menyerupai jauh pagang dari api.
Rekonsiliasi, tak pelak, patut dijadikan pilihan bijak dan taktis. Sebagaimana dicita-citakan Soeratin dkk dulu, bersama membangun kekuatan sebaiknya diyakini sebagai jalan terbaik.
Yakinlah di negeri ini masih tersimpan energi dan potensi. Di tanah Papua, misalnya, bertebaran talenta alam yang kalau dibina dengan sempurna niscaya tumbuh jadi kekuatan dahsyat. Dan, semua itu akan efektif kalau digali dan diasah bersama.
Kebersamaan yang nrimo itu bukan cuma demi mengangkat harkat dan martabat bangsa, tapi juga menjauhkan diri dari kompetisi acakadut yang kini membelit.
(bramono-sportiplus)
